Pernyataan Resmi Ketum PWI Pusat Tentang Penangkapan Wartawan JAKTV Oleh Kejagung
MEDAN: PagarNews.com – Pernyataan Resmi Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun Terkait Penangkapan wartawan dalam jabatan sebagai Direktur Pemberitaan JAKTV. Ada 9 poin pernyataan Ketum PWI Pusat sebagai berikut:
1. PWI Dukung Pemberantasan Korupsi
PWI mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas perkara tindak pidana korupsi tata niaga timah maupun tata niaga gula. PWI sangat mendukung pemberantasan korupsi.
2. Jangan Kriminalisasi Wartawan Lewat Karya Jurnalistik
PWI menolak penetapan tersangka terhadap wartawan hanya karena konten jurnalistik atau berita yang dianggap “negatif”. Pers punya hak menyampaikan kritik sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.
3. Berita Adalah Ranah Etik, Bukan Pidana Langsung
Jika suatu berita dianggap menyudutkan atau beritikad buruk, penyelesaiannya melalui hak jawab atau penilaian etik oleh Dewan Pers. Bukan lewat penangkapan.
4. UU Pers Lindungi Kebebasan Pers
Penilaian terhadap apakah suatu berita melanggar etik hanya bisa dilakukan oleh Dewan Pers, bukan lembaga lain. Ini dijamin oleh Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.
Baca Juga: Ketum PWI Pusat: Kejagung Mesti Hormati UU Pers dalam Kasus Penangkapan Direktur JAKTV
5. Sudah Ada MoU Antarlembaga
Dewan Pers, dan Polri telah membuat MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Isinya: aparat hukum wajib minta pendapat Dewan Pers dulu sebelum memproses secara pidana karya jurnalistik.
6. Bayaran ke Pribadi Bukan Alasan Kriminalisasi Pers
Jika ada dana yang masuk ke rekening pribadi, itu harus diklarifikasi ke kantor media. Jika ada bukti suap terkait berita, harus Dewan Pers yang memutuskan pelanggaran etik dan menyerahkan sanksi ke pelaku kepada pimpinan perusahaan media. Dan, kepada wartawan bisa dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlalku di tempatnya bekerja.
Baca Juga: Balai Wartawan Polda Sumut Dialih Fungsikan, Wartawan Kecewa!
7. Obstruction of Justice Tidak Berlaku untuk Berita
Menyampaikan kritik atau narasi alternatif bukan perintangan hukum, tapi bagian dari hak pers untuk mengontrol kekuasaan.
8. Risiko Kriminalisasi Pers Semakin Nyata
Jika dibiarkan, pola seperti ini bisa berbahaya. Wartawan bisa dikriminalisasi hanya karena tulisannya dinilai “tidak sejalan” oleh aparat.
9. PWI Serukan Kejaksaan Hormati UU Pers
PWI berharap Kejaksaan Agung bersikap bijak dan patuh pada UU Pers. Seperti dikatakan Presiden Prabowo Subianto saat hadir di Sekretariat PWI, pers adalah bagian penting dalam demokrasi.
Jakarta, 22 April 2025 (pnc/rel)
