Mafia Tanah Diduga Gusur Paksa Pedagang Pasar Nawacita

Puing-puing bangunan tempat berjualan di Pasar Nawacita telah digusur paksa diduga oleh Mafia Tanah (Foto Ist/lsa)
MEDAN:PagarNews.com – Ratusan pedagang Pasar Nawacita yang berada di Desa Sampali Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, harus merelakan tempat usahanya digusur, Rabu (18/11).
Pantauan di lapangan, terlihat lapak-lapak jualan milik pedagang itu telah rata dengan tanah usai dibongkar paksa dengan menggunakan alat berat (eskavator).
Saksikan Juga Video: Pertarungan Sengit Dari Tangan Ke Tangan Perebutan Kursi Kosong Wapres
Sementara itu usai pembongkaran paksa yang dilakuan para pedagang mengambil sisa puing-puing material lapak jualan serta menyelamatkan dagangannya.
“Kami digusur secara paksa. Diduga ada mafia tanah yang ingin menguasai lahan Pasar Nawacita,” Ketua Koperasi Jasa Pasar Nawacita, John Piter Silaen.
Kuasa Hukum Koperasi Pasar Nawacita Baharaja, mengatakan sebelum terjadi penggusuran secara paksa itu ratusan pedagang telah mendapat aksi intimidasi sejak beberapa bulan yang lalu.
Menurutnya, intimidasi ini diduga dilakukan guna mengusir para pedagang sehingga lahan pasar seluas 62.518 M2 diduga bisa dikuasi oleh mafia tanah.
Baca Juga: Polda Sumut Tangkap Perempuan di Toba Diduga Hina Suku Nias Demi Raup Keuntungan dari Gift TikTok
“Apakah ini cara menyelesaikan persoalan pertanahan?. Apakah pedagang kecil harus terus hidup dalam ketakutan hanya karena batas dan status tanah belum mendapatkan penegasan yang jelas,” tuturnya.
“Kami menilai persoalan ini tidak boleh lagi dianggap sebagai persoalan biasa. Ini menyangkut kepastian hukum, keadilan, perlindungan masyarakat kecil, dan tanggung jawab institusi yang sebelumnya telah memberikan dukungan terhadap pembangunan pasar,” tambahnya
Baharaja menerangkan, Pasar Nawacita berdiri sejak tahun 2017 dan memiliki dokumen yang lengkap. Bahkan peresmian pasar juga dihadiri oleh Gubernur Sumatera Utara, Dirut PTPN I Regional I yang sebelumnya PTPN II dan Bupati Deliserdang.
Saksikan Juga Video Shorts: Gibran Beruntung Dalam Tidak Keberuntungan
“Pada 25 Juli 2017 Gubernur Sumatera Utara pada saat itu dijabat Tengku Erry Nuradi menerbitkan surat nomor 593/6468 kepada Dirut PTPN I Regional I (D/H PTPN II berisi rekomendasi dan dukungan pelepasan areal PTPN I Regional I (D/H PTPN II) Sampali seluas 6 hektar untuk pembangunan Pasar Tradisional Koperasi Nawacita,” terangnya.
Kemudian, ia melanjutkan Bupati Deliserdang pada 18 Oktober 2017 menerbitkan surat Nomor: 311.2/3736 juga memberikan rekomendasi dan dukungan pelepasan areal 6 hektar untuk pembangunan pasar.
Baca Juga: Polda Sumut Amankan 7 Pelaku Penipuan Online Modus Beli Mobil dan Sepeda Lipat
“Pada 3 Desember 2020 Pengurus Koperasi Nawacita mengajukan permohonan perizinan pembangunan pasar melalui Surat Nomor: 42/KJPNC/XII2020. Di 17 Desember 2020 Dirut PTPN Regional I (D/H PTPN II) menerbitkan surat persetujuan nomor Dir/X/520/XII/2020 tentang dukungan dan persetujuan pembangunan Pasar Nawacita dan 12 Juli 2022 serta Pemerintah Deliserdang menerbitkan persetujuan bangunan gedung (PBG) Nomor: SK-PBG-120726-1-2072022-004,” ujarnya.
Saksikan Juga Video: Akhirnya Gibran MundurDari Wapres
Baharaja mengakui berdasarkan data dan peta bidang Kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang lokasi pasar yang ditempati para pedagang berada pada areal tanah negara seluas kurang lebih 62.518 meter persegi atau 6.25 hektare.
“Bahkan keberadaan Pasar Nawacita itu telah diresmikan pada 2016 dihadiri Gubernur Sumut, Bupati Deliserdang, Dirut PTPN II (sebelumnya) serta pihak dari Kepala Staff Kepresidenan (KSP),” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Baharaja meminta Dirut Utama PTPN I Regional I (D/H PTPN II) memberikan penjelasan mengenai kepastian lokasi dan-batas tanah 6 hektar yang sebelumnya memperoleh rekomendasi dari Gubernur Sumatera Utara dan Bupati Deliserdang serta persetujuan pembangunan dari Dirut PTPN I Regional I (D/H PTPN II).
“Mendesak penghentian segala bentuk intimidasi, teror, pengerusakan dan tindakan kekerasan terhadap para pedagang pasar nawacita dan meminta perlindungan dari aparat hukum,” pungkasnya. (pnc/lsa)






